JURNALISME PESANTREN

Oleh: Sobih Adnan*

Dunia pesantren adalah sebuah ruang yang penuh sesak dengan ilmu pengetahuan. Dalam rutinitas kesehariannya, para santri –peserta didik- senantiasa dituntut untuk menimba berbagai literatur penunjang keagamaan dari berbagai sumber dan titik analisis. Moral, tata bahasa, spiritual, hingga sejarah. Meskipun di tahun 1926, pesantren modern Gontor Ponorogo – Jawa Timur mempelopori pendidikan pesantren yang memiliki konsentrasi khusus dalam bidang ketata-bahasaan asingnya, serta dalam keberlanjutan perkembangan pondok-pondok pesantren lain yang juga memunculkan kesan kuat pada masing-masing fan keilmuan, seperti Ulumul Qur’an, Tajwid, Fiqih, tashawuf, dan varian cabang keilmuan lainnya. Akan tetapi paling tidak, kekhususan tersebut tidak sampai menyebabkan sebuah kelunturan tradisi pesantren tentang kekayaan kajian yang disajikan oleh para Kyai dan segenap jajaran pendidiknya.

            Di samping kekayaan khazanah keilmuan yang dikandungnya, sistem kelembagaan pesantren juga memiliki sebuah kecenderungan yang peka terhadap tuntutan masyarakat. Dengan bukti, pesantren yang memang pada awalnya diinisiasi dengan tujuan pengajaran dan penyebaran dakwah keagamaan melalui penanaman kurikulum berbasis keagamaan -regional-based curriculum- dan bersifat ubudiyah –nilai-nilai ritual ibadah- dalam perkembangannya juga banyak menyentuh dan menyikapi persoalan-persoalan masyarakat secara kekinian –society-based curriculum­-. Dengan demikian, pesantren tidak bisa lagi didakwa semata-mata sebagai lembaga keagamaan murni, tetapi juga (seharusnya) menjadi lembaga sosial yang hidup yang terus merespons carut marut persoalan masyarakat di sekitarnya (Mastuki HS, El-Sha, M.Isom: 2006).

ISLAM: KEBERAGAMAN DAN INTELEKTUALISME

Oleh: Sobih Adnan*

Selepas berbuka puasa dan sholat Maghrib hari senin kemarin –di akhir bulan Ramadlan 1432H-, sebagian Muslim Indonesia mungkin tak langsung memberanjakkan diri untuk mempersiapkan sholat tarawih seperti biasanya, kali ini menonton siaran langsung sidang itsbath penentuan hari raya di stasiun-stasiun televisi swasta dirasa lebih menarik, Termasuk saya. Karena, informasi tentang perbedaan jatuhnya hari raya Idul Fitri antar organisasi masyarakat dan golongan sudah sangat terasa di luar sana.

               Ada beberapa hal yang menarik selama saya memperhatikan sidang penting umat Muslim  yang disiarkan secara nasional tersebut. Pertama, paling tidak sebuah agama tidak hanya melulu membicarakan akhirat, surga, neraka, dan lainya, melainkan mendukung perkembangan pengetahuan sebagai media yang justru menjadi hal dasar dalam menentukan sebuah ibadah. Dalam hal ini astronomi, tentu banyak dilibatkan dalam penentuan awal bulan syawwal sebagai hari raya Idul Fitri bagi umat Islam.

Kedua, ternyata keberagaman bukan hanya dalam pembicaraan antar kehidupan bertetangga agama-agama, akan tetapi  dalam sebuah bangunan kokoh satu agama akan terdiri dari berbagai kamar dan ruang yang berbeda, dan seperti sebuah sikap yang diberikan kepada tetangga, keberagaman inipun harus tetap dipahami secara dinamis. Perbedaan sistem pemahaman dan metode penentuan hari raya oleh beberapa ormas Islam harus dijadikan media kerukunan dalam satu buah bangunan rumah bersama, sebelum ke tetangga.

Ketiga, Pemerintah sebagai satu-satunya sosok yang dapat dijadikan tumpuan penyelarasan masyarakat dalam hal apapun, terlebih mengenai hal seprivat ibadah, maka harus lebih tegas dalam menjamin kebebasan beribadah, bukan mengintervensi hal-hal yang kurang diperlukan lainnya.

Reformasi, Belum Mencintai Perempuan

Semenjak tahun 1998, Indonesia memprokamirkan untuk mengusung semangat reformasi dan perubahan. Masih ingat betul, di masa itu segala aspek yang berkaitan dengan kebijakan publik didengungkan dengan gagasan perubahan. Perubahan sistem pemerintahan, perundang-undangan, politik, bahkan perubahan pada pandangan sosial yang bertujuan pada perjuangan pemenuhan hak-hak kaum tertindas. Termasuk perempuan, yang pada masa orde baru gerakan-gerakan perempuan dipotong dengan pembubaran-pembubaran berbagai macam organisasi yang konsen mendampingi hak-hak penyetaraan perempuan di ruang publik, kemudian digantikan dengan perkumpulan-perkumpulan dengan kontrol langsung di bawah pemerintah, seperti PKK, Dharma Wanita, Dharma Pertiwi, dan instansi-instansi yang menyuntikkan ideologi – Ibu-isme ­-, dalam arti perempuan hanya diposisikan sebagai ibu pengasuh anak-anak dan pelayan suami dalam keluarga. Organisasi-organisasi perempuan hanya dibentuk berdasarkan hirarki dan pangkat kedudukan suami.

Tidak sekedar itu, rezim Orde Baru yang mengukuhkan kekuasaannya dengan operasi militer telah menelan banyak korban dan sebagian besar adalah kaum perempuan. Kejahatan yang dilakukan oleh militer pada perempuan-perempuan di wilayah operasi militer seperti Aceh, Papua, dan Timor-Timur ini berupa pelecehan, pemerkosaan bahkan pembunuhan. Bahkan belum hilang dalam ingatan kita, Pelaku yang bertanggungjawab terhadap pemerkosaan dan pembunuhan Marsinah juga belum diseret ke pengadilan.