Dunia pesantren adalah sebuah ruang yang penuh sesak dengan ilmu pengetahuan. Dalam rutinitas kesehariannya, para santri –peserta didik- senantiasa dituntut untuk menimba berbagai literatur penunjang keagamaan dari berbagai sumber dan titik analisis. Moral, tata bahasa, spiritual, hingga sejarah. Meskipun di tahun 1926, pesantren modern Gontor Ponorogo – Jawa Timur mempelopori pendidikan pesantren yang memiliki konsentrasi khusus dalam bidang ketata-bahasaan asingnya, serta dalam keberlanjutan perkembangan pondok-pondok pesantren lain yang juga memunculkan kesan kuat pada masing-masing fan keilmuan, seperti Ulumul Qur’an, Tajwid, Fiqih, tashawuf, dan varian cabang keilmuan lainnya. Akan tetapi paling tidak, kekhususan tersebut tidak sampai menyebabkan sebuah kelunturan tradisi pesantren tentang kekayaan kajian yang disajikan oleh para Kyai dan segenap jajaran pendidiknya.

            Di samping kekayaan khazanah keilmuan yang dikandungnya, sistem kelembagaan pesantren juga memiliki sebuah kecenderungan yang peka terhadap tuntutan masyarakat. Dengan bukti, pesantren yang memang pada awalnya diinisiasi dengan tujuan pengajaran dan penyebaran dakwah keagamaan melalui penanaman kurikulum berbasis keagamaan -regional-based curriculum- dan bersifat ubudiyah –nilai-nilai ritual ibadah- dalam perkembangannya juga banyak menyentuh dan menyikapi persoalan-persoalan masyarakat secara kekinian –society-based curriculum­-. Dengan demikian, pesantren tidak bisa lagi didakwa semata-mata sebagai lembaga keagamaan murni, tetapi juga (seharusnya) menjadi lembaga sosial yang hidup yang terus merespons carut marut persoalan masyarakat di sekitarnya (Mastuki HS, El-Sha, M.Isom: 2006).

Pesantren dan Media

Di beberapa pesantren, akses informasi memang tidak begitu secara gamblang diperkenalkan kepada para peserta didik. Media informasi masuk melalui pertimbangan cukup ketat untuk menghindari kekhawatiran penyalah-gunaan fungsi media dan teknologi. Surat kabar, radio, televisi, dan internet masih bersifat kebutuhan kolektif yang hanya dapat diakses melalui fasilitas-fasilitas umum. Meskipun seperti itu, pesantren merespon dengan sangat baik geliat jurnalisme media saat menyuguhkan informasi-informasi aktual yang terputar dalam setiap harinya. Wacana hangat selalu disajikan ulang melalui rutinitas-rutinitas belajar dengan senantiasa menyisipkan pesan-pesan moral, spirit, dan dorongan penalaran kritis.

            Dengan alur yang tertib seperti di atas, maka pesantren memiliki pengaruh penting untuk mendampingi informasi-informasi yang tentu bertujuan baik agar tersaji dalam penerjemahan yang lebih baik. Seperti halnya saat dunia pesantren mengadopsi literatur dan kepustakaan yang hampir secara keseluruhan berupa karya-karya klasik, akan tetapi melalui proses penerjemahan panjang niscaya tetap melahirkan sebuah amanat yang memiliki  kesesuaian konteks dan kebutuhan masyarakat sekarang.

Media Perspektif Pesantren

Media informasi dan kelembagaan pesantren merupakan dua hal yang harus memiliki keterkaitan jaringan yang kuat. Melalui pesantren, segenap informasi mendapatkan pengembangan dan proses positif dalam membangun komunikasi yang ramah di masyarakat. Sebaliknya, media informasi menjadi sebuah jasa mitra yang turut mencerdas-tanggapkan masyarakat pesantren melalui berbagai issue penting yang harus disikapi.

Dalam hal ini, secara garis besar pola pengembangan dan pembelajaran yang diterapkan lembaga kepesantrenan dapat ditarik sebagai perspektif media informasi demi membangun kehidupan masyarakat yang tanggap, kritis, dan cerdas, namun tetap mengedepankan moral sebagai bentuk usaha pencapaian target positif yang dilancarkan media. Dalam kasus keagamaan misalnya, tujuan baik sebuah penyampaian informasi seputar konflik keagamaan Timur Tengah dan negara-negara lainnya, tidak diterjemahkan sebagai proses propaganda maraknya tindak kekerasan atas nama agama di tengah masyarakat. Tidak jarang, melalui informasi-informasi sensitif keagamaan yang jika disalah-artikan kemudian menjadi sebuah pemicu tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat itu sendiri. Justru melalui dasar pandang ala-pesantren, media akan menjadi penyumbang besar dalam meredam kasus-kasus keagamaan di Indonesia.

Berikutnya, pesantren juga harus mulai berani menerapkan prinsip-prinsip jurnalisme dalam menjemput berbagai informasi yang sedang terjadi dan menyajikannya kembali dalam bentuk produk yang sarat pesan moral. Melalui hal ini, pesantren tak akan lagi dipandang sebagai sebuah lembaga eksklusif yang sangat menutup diri, dan tentu akan mengundang kecurigaan. Di bawah organisasi kemasyarakatan yang cenderung terbuka dan moderat semisal Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persis, Al-Washliyah, Hidayatullah, dan lainnya, mungkin pondok-pondok pesantren yang bernaung di dalamnya untuk hal ini tidak menjadi sebuah masalah, bahkan sudah menjadi kerangka kerja dalam misi-misinya menciptakan kehidupan negara dan berbangsa yang damai dalam keberagaman. Akan tetapi, tidak dipungkiri, sikap ketertutupan terutama dalam hal media informasi masih menjadi ruh yang kuat di sebagian kecil pesantren di Indonesia.

Proses keterbukaan dan respon pesantren terhadap media informasi yang mengedepankan pesan moral dan kedamaian inilah yang secara singkat disebut sebagai jurnalisme pesantren. Yang secara optimis bersama media informasi mainstrem dibidangnya akan mampu membangun kehidupan masyarakat yang tanggap, cerdas, terbuka, bermoral, dan yang terpenting adalah selalu mengutamakan sisi kemanusiaan dan kedamaian dalam bertindak.

Tulisan ini dimuat dalam harian KABAR CIREBON edisi Selasa, 10 Januari 2012

Selepas berbuka puasa dan sholat Maghrib hari senin kemarin –di akhir bulan Ramadlan 1432H-, sebagian Muslim Indonesia mungkin tak langsung memberanjakkan diri untuk mempersiapkan sholat tarawih seperti biasanya, kali ini menonton siaran langsung sidang itsbath penentuan hari raya di stasiun-stasiun televisi swasta dirasa lebih menarik, Termasuk saya. Karena, informasi tentang perbedaan jatuhnya hari raya Idul Fitri antar organisasi masyarakat dan golongan sudah sangat terasa di luar sana.

               Ada beberapa hal yang menarik selama saya memperhatikan sidang penting umat Muslim  yang disiarkan secara nasional tersebut. Pertama, paling tidak sebuah agama tidak hanya melulu membicarakan akhirat, surga, neraka, dan lainya, melainkan mendukung perkembangan pengetahuan sebagai media yang justru menjadi hal dasar dalam menentukan sebuah ibadah. Dalam hal ini astronomi, tentu banyak dilibatkan dalam penentuan awal bulan syawwal sebagai hari raya Idul Fitri bagi umat Islam.

Kedua, ternyata keberagaman bukan hanya dalam pembicaraan antar kehidupan bertetangga agama-agama, akan tetapi  dalam sebuah bangunan kokoh satu agama akan terdiri dari berbagai kamar dan ruang yang berbeda, dan seperti sebuah sikap yang diberikan kepada tetangga, keberagaman inipun harus tetap dipahami secara dinamis. Perbedaan sistem pemahaman dan metode penentuan hari raya oleh beberapa ormas Islam harus dijadikan media kerukunan dalam satu buah bangunan rumah bersama, sebelum ke tetangga.

Ketiga, Pemerintah sebagai satu-satunya sosok yang dapat dijadikan tumpuan penyelarasan masyarakat dalam hal apapun, terlebih mengenai hal seprivat ibadah, maka harus lebih tegas dalam menjamin kebebasan beribadah, bukan mengintervensi hal-hal yang kurang diperlukan lainnya.

Selama sidang itsbat dilaksanakan, sempat saya catat kebanggaan menjadi seorang Muslim, keseriusan dalam menentukan hal-hal yang seolah bersifat hanya seremonial dikemas dalam suatu kebersamaan lebih yang sangat dibutuhkan oleh umat Isam. Apalagi berbicara mengenai keilmuan astronomi, mereka –para ulama- peserta sidang menyempurnakannya dengan dalil-dalil syar’i. Hal ini semestinya dipahami sebagai sebuah kebanggaan, atas Indonesia dengan berbagai kecerdasan ulama.

               Tahun 2007 lalu, saya berkesempatan mewakili Kab. Cirebon untuk mengikuti workshop Ilmu Falak tentang pelatihan metode hisab dan ru’yat  selama tiga hari yang difasilitasi olehKemenag RI di Lembang-Bandung, dari sana saya dapat mengetahui bahwa dalam hal penetapan penanggalan sebuah kalender dibutuhkan komposisi keilmuan yang sangat tidak sederhana, rumit, dan membutuhkan kecerdasan lebih. Inilah yang harus saya baca ketika berdiri sebagai masyarakat, yang kadang tebingungkan oleh keputusan pemerintah dalam penentuan hari raya yang seolah ditunda-tunda, padahal memang masih banyak hal yang mesti dilakukan lagi.

dan Akhirnya,

“Selamat Idul Fitri 1432 H. Iidun Sa’iid; a’aadahuLlahu ‘alaikum bissa’aadatai walkhair warrafahiyah. Wakullu ‘aamin wa antum bikhair!”

Makalah ini dimuat dalam Buletin Media Pencerahan Edisi Spesial Idul Fitri 1432 H, 31 Agustus 2011

Tidak sekedar itu, rezim Orde Baru yang mengukuhkan kekuasaannya dengan operasi militer telah menelan banyak korban dan sebagian besar adalah kaum perempuan. Kejahatan yang dilakukan oleh militer pada perempuan-perempuan di wilayah operasi militer seperti Aceh, Papua, dan Timor-Timur ini berupa pelecehan, pemerkosaan bahkan pembunuhan. Bahkan belum hilang dalam ingatan kita, Pelaku yang bertanggungjawab terhadap pemerkosaan dan pembunuhan Marsinah juga belum diseret ke pengadilan.

Perempuan dan Janji Reformasi

Pasca turunnya Presiden Soeharto sebagai icon utama orde baru 13 tahun yang lalu, gerakan perempuan sedikit mendapatkan nafas untuk kembali bergumul dan berdiskusi. Penegakkan supremasi hukum yang merupakan cita-cita besar gerakan reformasi memberi harapan bagi nasib perempuan Indonesia untuk menjadi lebih baik.

Selain cita-cita reformasi berupa penegakkan supremasi hukum, wacana pembelaan hak-hak  perempuan sedikit banyak menaruh harapan pada tujuan reformasi berupa perubahan sistem tata politik dan pemerintahan. Perubahan-perubahan kebijakan pemerintah yang harus lebih memihak keberadaan perempuan, baik di bidang pendidikan, ekonomi, hukum dan HAM, sosial, maupun di lingkungan politik itu sendiri, perempuan mengharapkan lebih menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengannya. Dalam bidang pendidikan perempuan harus mendapatkan arah peningkatan dan perluasan akses meliputi jenjang, jenis, dan jalur pendidikan. Meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan perempuan, serta meningkatkan akuntabilitas pendidikan perempuan melalui perbaikan pengelolaan kelembagaan pendidikan. Dalam bidang ekonomi, hukum dan HAM,  perempuan sangat membutuhkan kebijakan ekonomi yang ramah terhadapnya, pemberlakuan upah yang setara dan layak, serta perlindungan tenaga kerja luar negeri yang lebih maksimal. Dalam ruang sosial, perempuan sangat mengharapkan perubahan pandangan sosial-masyarakat yang pada waktu itu masih sangat bersifat patriarkhi, perempuan dianggap hanya sebagai makhluk domestik dan subordinat bagi laki-laki. Selain itu melalui corak  pemerintahan yang baru, perempuan sangat mengharapkan sebuah perlindungan hukum dan perundang-undangan yang lebih berpihak. Sedangkan dalam bidang politik, perempuan tentunya sangat berharap pada gagasan optimalisasi peran kepemimpinan perempuan, serta pemberlakuan hak-hak politik yang seimbang.

Namun, seiring bergulirnya masa estafet kepemimpinan negara pasca reformasi, tidak begitu nampak tanda-tanda harapan dan nasib baik perempuan itu terwujud. Hal tersebut banyak disebabkan misi reformasi yang telah tergagas dengan baik terberangus begitu saja dan terlalu disibukkan oleh kepentingan politik segelintir kelompok. Pendidikan masih sangat berbatas bagi perempuan-perempuan miskin, kehidupan sosial masih didukung oleh perundang-undangan yang tidak tegas bahkan belum memadai, dengan bukti masih terus terdapatnya kasus tindak kekerasan terhadap perempuan yang hal tersebut terjadi di ruang-ruang bernegara dan sangat harus diimbangi dengan konsekuensi hukum yang jelas. Mungkin bidang politik sedikit mendapatkan warna perubahan, dengan tertulisnya sejarah kepemimpinan negara yang di isi oleh perempuan, namun, di bidang optimalisasi peran kepemimpinan dan pemenuhan keanggotaan legislatif paling tidak sebanyak 30 persen dari jumlah keseluruhan anggota belum mendapatkan nasib sesuai dengan yang telah dicita-citakan sejak masa reformasi.

Tafsir Sosial, budaya dan Agama

Dalam kehidupan bernegara, masyarakat Indonesia sangat terpengaruh dan memiliki corak yang sangat akrab dengan etika-etika sosial, budaya dan agama. Dalam hal ini, posisi dan peran perempuan di tengah masyarakat tentu juga sangat bersentuhan dengan tiga aspek tersebut, bahkan pembentukan karakter perempuanpun sangat terpengaruh oleh perspektif sosial dan budaya, dan tentunya, Indonesia yang tak lain merupakan bangsa yang religius,  penafsiran agama mengambil peran penting dalam memahami kedudukan perempuan.

Perspektif sosial dan budaya masyarakat Indonesia masih memposisikan perempuan sebagai makhluk domestik yang dilingkupi oleh berbagai rambu-rambu ketabuhan. Streotipe-streotipe sebagai makhluk ke dua setelah laki-laki masih sangat terasa lekat, yang lebih tragis lagi, perempuan sebagai pelengkap dari eksistensi dan keberadaan laki-laki. Seperti, budaya Indonesia yang membagi ruang kerja domestik laki-laki dan perempuan seolah-olah memberikan pemahaman bahwa tanggung jawab rumah tangga secara teknis seperti memasak, mengasuh anak, mencuci dan lain-lain hanya dipertanggung-jawabkan oleh perempuan tanpa diiringi kesadaran untuk berbagi berdasarkan kerelaan. Keputusan dan kebijakan laki-laki meliputi segala hal dalam keluarga. Pengertian tersebut seperti sudah menjadi keharusan tanpa mempertimbangkan sisi kondisional dan mengarah pada kesan kodrat perempuan. Meskipun hal tersebut bukan merupakan ketipangan yang fatal, namun paling tidak penanaman ulang penafsiran budaya dan sosial seperti itu menggeser dari kesan kodrat menuju sekedar kesadaran untuk berbagi dalam keluarga.

Penafsiran sosial dan budaya yang kurang dipertegas sangat mungkin akan berimbas kurang baik pada hak-hak perempuan. Terutama dalam lingkungan domestik dan keluarga, laki-laki yang tidak memahami perempuan sebagai mitra dalam keluarga akan sangat mungkin untuk bertindak melakukan hal-hal yang merugikan bagi perempuan. Seperti yang telah tercatat sepanjang tahun 2010 oleh Komnas Perempuan, bahwa lebih dari 97 persen atau sebanyak 98.577 kasus dari 101.128 kasus kekerasan terhadap perempuan terjadi berupa kekerasan terhadap isteri (Kompas, 7/3/2011).

Tidak hanya sampai di situ, selain penafsiran sosial dan budaya yang patriarkhi, penafsiran agama juga memiliki peran penciptaan pemahaman masyarakat Indonesia yang sangat bias gender. Tidak asing pengatas-namaan agama sering menjadikan posisi perempuan kian terpuruk. Melalui kajian-kajian kitab suci yang sederhana dan tekstual akan menempatkan perempuan hanya sebagai objek, bukan merupakan subjek dalam masyarakat keagamaan. Hingga tahun 2011, tercatat lebih dari 10 persen kekerasan terhadap perempuan di ranah negara dengan mengatas-namakan agama, yaitu terkait kasus pembakaran mesjid, penghentian kegiatan keagamaan dan korban trafficking (perdagangan orang) yang terjerat dengan UU Pornografi.

Berkaca dari kasus-kasus di atas, penafsiran agama yang bijak di tengah-tengah masyarakat sangat penting untuk dilakukan. Belum lagi, terdapatnya gejala gagasan perundang-undangan daerah yang seolah-olah berdasarkan kajian keagamaan justru akan memperburuk nasib dan eksistensi perempuan di ruang publik.

Melanjutkan Cita-cita Reformasi

Agenda besar reformasi tidak hanya meliputi penegakkan supremasi hukum, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Melainkan tercantum di dalamnya berupa upaya penciptaan suasana kehidupan masyarakat yang adil dan setara. Hak-hak bernegara tidak dibatasi oleh berbagai perbedaan termasuk perbedaan jenis kelamin masyarakatnya. Perempuan dan berbagai masalahnya harus segera mendapatkan perhatian lebih baik oleh negara maupun masyarakat.

            Satu dasawarsa lebih usia reformasi ini semestinya sudah dapat mengurangi hal-hal yang merugikan perempuan Indonesia. Yang paling sering terdengar adalah berkaitan dengan eksistensi perempuan dalam ruang ekonomi, seperti kekerasan terhadap tenaga kerja wanita (TKW) dan buruh migran di luar negeri, pemberlakuan upah pekerja perempuan yang tidak seimbang, penghapusan sistem kontrak dan lain sebagainya.

            Dalam ranah sosial perempuan sudah harus memiliki akses yang seimbang dengan laki-laki. Melalui semangat reformasi perempuan harus telah lebih diposisikan sebagai mitra bagi laki-laki baik di ruang domestik maupun publik, bukan sekedar pelangkap dan cenderung di nomor-duakan. Pemerintah sebagai pemangku utama kenegaraan sudah saatnya secara lebih tegas memberikan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada perempuan. Memberikan pelayanan hukum dan kesehatan, serta menyuguhkan porsi peran politik yang lebih menggairahkan.

* Penulis adalah Kontributor SITI KHAWA (Studi Islam dan Kajian Hak-hak Wanita) ASJAP Institute, Pegiat Kajian Umburch Circle – Jakarta, dan Mahasiswa Institut Studi Islam Fahmina (ISIF) Cirebon.

Tulisan ini dimuat dalam Harian Umum KABAR CIREBON, Edisi Sabtu, 30 Juli 2011

Bagi kalangan mahasiswa dan intelektual, buku merupakan benda keramat nan sakral yang selalu diidamkan dan diburu. Atau paling tidak, buku dapat dijadikan perlambang bagi seseorang dalam usaha pencapaian pengetahuan yang terus berkembang bahkan cenderung memiliki peluang perubahan. Singkat kata buku memiliki posisi yang sangat penting sebagai media perolehan ilmu, pengetahuan, pedoman, dan informasi bagi publik. Yang paling menarik, dalam perkembangannya buku dapat menjadi objek penghargaan bagi seseorang dengan menghadiahkannya kepada orang lain yang merasa dekat secara emosional, ataupun menjadi souvenir menarik dalam sebuah kunjungan, seminar, ataupun hanya sekedar kenang-kenangan. Namun apa yang kita tangkap, setelah terhitung tanggal 15 Maret 2011 kemarin, buku justru dijadikan alat teror dengan menyisipkan bom di dalamnya, kemudian di paket-kirimkan kepada target dan sasaran teror tersebut, seperti yang telah diberitakan berbagai media informasi, peristiwa ini diawali dengan meledaknya sebuah paket bom di Komunitas Utan Kayu-Jakarta, hingga melukai beberapa anggota kepolisian dan anggota keamanan setempat. Entah apapun tujuannya, yang sangat disayangkan adalah buku telah disalah-fungsikan sebagai bahan teror, melukai, dan meresahkan masyarakat Indonesia.

Buku, Bom, dan Minat Baca

Berdasarkan hasil temuan UNDP (United Nations Development Programme) , posisi minat baca Indonesia berada di peringkat 96, sejajar dengan Bahrain, Malta, dan Suriname. Untuk Kawasan Asia Tenggara, hanya ada dua negara dengan peringkat di bawah Indonesia, yakni Kamboja dan Laos. Masing-masing berada di urutan angka seratus. Apa pun alasannya, posisi Indonesia yang terlalu rendah dalam minat baca ini tentu sangat memprihatinkan bagi bangsa yang mengklaim sebagai bangsa besar.

Chauhan (1978) telah sedikit berhasil memaparkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi minat baca masyarakat, diantaranya adalah tentu pengaruh keterbatasan fisik –kebutaan-, kemudian perbedaan kelamin, budaya, level pendidikan, dan lingkungan. Jika diamati bersama, mungkin masih banyak sebab lain yang ikut berefek pada rendahnya minat baca masyarakat, seperti faktor ekonomi dan kurang bersahabatnya harga jual buku bacaan di Indonesia, atau karena memang kualitas produksi baik secara kemasan maupun muatannya belum mampu merebut keterkesanan dan minat baca masyarakat.

Lalu bagaimana dengan nasib minat baca sekarang? Apakah tidak mungkin jika maraknya paket kiriman buku yang digunakan teroris terhadap targetnya akan mempengaruhi rating minat baca masyarakat secara umum?, yang sudah terjadi di tengah masyarakat adalah, tidak ada yang patut untuk tidak dicurigai bahkan dihindari, sekalipun buku, yang tak lain adalah sumber ilmu, sumber pengetahuan, dan sumber informasi.

Menyelamatkan Buku

Meskipun dan tidak dipungkiri bahwa buku adalah bukan satu-satunya icon yang menjadi acuan utama dalam hal-hal yang berkaitan dengan minat baca, pengetahuan, informasi, maupun kecerdasan seseorang, namun niscaya buku tetap memiliki posisi terdepan dalam bidang sumber pengetahuan dan informasi, buku tetap memiliki arti terpenting seiring eksistensi surat kabar, televisi, teknologi internet, dan media informasi lainnya.

Tidak berlebihan jika perkembangan dan nasib buku di negeri ini lebih diperhatikan bersama kembali. Menjamin kebebasan untuk mencurahkan gagasan penulis dan penerbit sebagai muatan sebuah buku adalah hal yang pertama. Ketika telah dinilai sarat informasi, mencerahkan, dan dapat dipertanggung jawabkan secara metode penulisan maka tidak mesti harus terdengar lagi tentang pem-bredel-an dan sterilisasi buku oleh pemerintah. Pemerintah hanya dituntut untuk mencerdaskan bangsanya melalui penjaminan kemudahan akses dan keterjangkauan harga yang di negeri ini terkesan melangit. Ataupun membangun dan mendukung sumber daya intelektual dengan lebih serius. Sedangkan untuk kalangan umum, memposisikan buku pada tempatnya sebagai sumber pengetahuan terkadang sedikit tergeser oleh kepentingan yang justru membebani calon pembaca, sudah terlalu sering dalam bidang pendidikan itu sendiri, buku dapat menjadi beban peserta didik karena putaran proyek pengadaan dan lain-lain. Meramaikan fasilitas dan ruang bacaan umum juga terkadang memiliki kesan saling tuding tanggung jawab antar-pihak, kembali tersadar akan pentingnya pengetahuan mungkin dapat lebih tergali seiring kesadaran untuk kembali memposisikan buku sebagai kebutuhan dan sumber pengetahuan.

IKAPI (Ikatan Penebit Indonesia) sebagai sebagai organisasi yang berada di garda terdepan dalam pengembangan perbukuan Indonesia merasa perlu untuk melakukan kampanye pentingnya buku dalam kehidupan sehari-hari.  Sebagai titik tolaknya, IKAPI telah mempelopori untuk mencanangkan 17 Mei sebagai Hari Buku Nasional. Namun terhitung putaran tahun 2011 ini, mungkin IKAPI, Pemerintah, dan masyarakat umum akan mendapatkan tugas tambahan yang tak kalah pentingnya demi cerahnya nasib perbukuan di Indonesia, yakni menyelamatkan kesan dan wajah buku yang sudah mulai memiliki berbagai kekhawatiran, saatnya buku kembali untuk dicintai dan bukan alat provokasi, apalagi alat teror dan intimidasi. Mari selamatkan buku, selamatkan pengetahuan, dan selamtkan kecerdasan.

* Penulis adalah Ketua Umum ASJAP Institute, Pegiat Komunitas Kajian Umburch Circle – Jakarta, dan Mahasiswa Institut Studi Islam Fahmina (ISIF) Cirebon.

Artikel ini dimuat dalam Harian Umum KABAR CIREBON, Edisi Senin, 28 Maret 2011.

Yang menarik dari Indonesia dalam satu-dua dekade terakhir ini adalah seolah-olah negeri ini  menduduki peringkat sebagai bangsa percontohan segala macam wacana kontemporer. Terlepas dari hal kebutuhan ataupun keniscayaan merespon positif terhadap gagasan kehidupan pluralisme sebagai pengaturan dinamisasi berbangsa, pengangkatan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai bentuk penerapan etika bangsa yang baik, konsep kesetaraan Gender yang berperan sebagai pemacu dan pemberi peluang karya dan gerak yang seimbang tanpa pembedaan, ataupun isu-isu modern lainnya yang memang selain menawarkan diri juga terkadang harus dipinang dan ditawar untuk diterapkan sebagai kendaraan menyongsong jati diri bangsa yang maju, besar, dan tertib.

Wacana kontemporer global sudah mulai terhirup secara lebih leluasa di Indonesia semenjak terdobraknya gerbang reformasi tahun 1998. Hanya saja sebagai sebuah keharusan jika pesan-pesan tersebut terlebih melalui sesi pro-kontra dalam geliat segenap penghuninya. Proses tersebut akan terus berlangsung, bahkan hingga kini dan esok. Hanya saja, mungkin berbicara gelombang dan arus akan terrasa lebih tepat, gelombang akan mengalami posisi naik-turun seiring prosentase argumentasi dan kuantitas masyarakat yang  pro-kontra dalam penanggapan isu-isu di atas.

Yang lebih menarik dalam mengamati pergulatan isu global yang terjadi di Indonesia adalah ke-selalu-annya yang tergodok dalam ruang dan gerak wacana keagamaan. Hal ini dikarenakan menyangkut pada porsi kebangsaan yang religius di Indonesia, dan event tersebut dipimpin oleh wajah agama yang memang telah lama diterjemahkan sebagai agama yang sensitif. Agama Islam yang dianut oleh sebagian besar penduduk Indonesia memang dalam sejarahnya terkesan tertutup, ekslusif, dan sangat berhati-hati dalam menyikapi ide-ide luar, yang dalam kenyataannya konsep-konsep luar tersebut sudah terkandung dalam norma-norma Islam, hanya saja pemahaman Muslim baru dan lebih senang berkutat pada suasana keformalan seperti penamaan, sejarah kemunculan, bahkan profil bangsa yang terbaca sebagai motor dan sumber arus ide tersebut, dan hampir melupakan sudut esensi yang nyatanya lebih penting. Jika mendeteksi kepekaan secara lebih mendalam terhadap isu-isu globalpun ternyata hanya putus dan habis pada kesan justifikasi Qur’anic saja. Mengambil template-template kitab suci sebagai pengesahan dan penerjemahan dalam rangka respon positif terhadap isu-isu kontemporer, bukan berlandaskan pada esensi kebutuhan dan nilai kebaikan semata. Lalu, bagaimana jika ternyata secara teks kitab sucipun tak dapat dan tak mencakup isu tersebut? Ternyata tetap saja menjadi sebuah permasalahan tersendiri, alih-alih melakukan penerjemahan yang sangat dipaksakan terhadap ayat-ayat yang menerapkan konsep berbeda, dan sampai titik inipun masih dalam rangka justifikasi Quranic, bukan respon baik yang secara murni bertendensi pada keterbukaan dan dinamisasi berkehidupan. Jika memang masyarakat Muslim dibebankan pada masalah predikat kesempurnaan kitab suci –Al-Qur’an-, maka ini hanya terjadi justru bukan dalam tingkatan teks, tetapi konteks, kandungan firman Tuhan yang memang tidak harus dan tidak akan bisa termuat total dalam matan yang hanya berjumlah 30 Juz Al-Qur’an.

Kembali pada masalah kesan ke-sensitif-an Islam akibat anggapan sebagian besar masyarakat Muslim, karena Islam merupakan agama yang sangat mencolok mendoktrin tentang konsep riddah (Keluar dari agama) dan Kafir (Non-Muslim) yang sangat menuntut konsekuensi hukum tersendiri, dan jika kebablasan, justru akan memojokkan Islam yang sebenarnya agama rahmat, terbuka dengan segala kebaikan dan agama yang cinta damai, dan pasti akan berhadapan frontal dengan isu pluralisme, HAM, dan Gender yang dalam kesejarahannya ditemukan oleh bangsa-bangsa di luar Islam.

Seperti itulah problem isu-isu kontemporer yang menawarkan diri ke Indonesia, mau tidak mau harus berpapasan terlebih dahulu dengan etika keagamaan Muslim sebagai mainstream. Padahal, selain aspek keagamaan juga terdapat hak-hak lain yang seharusnya mendapatkan kesempatan lebih untuk menyambut masuknya isu-isu kontemporer ke dalam bangsa Indonesia, seperti aspek kebudayaan, sosial, ekonomi, pendidikan, bahkan keamanan.

Aspek kebudayaan misalnya, selain karena dalam hal ini memiliki geliat yang sering dianggap lini kedua dalam keyakinan berbangsa, juga justru kebudayaan memiliki masalah tersendiri tetapi sedikit sama dengan posisi isu kontemporer. Harus terus berjuang menyikapi perbedaan pendapat dalam tradisi keagamaan, karena mau tidak mau dalam sejarah bangsa Indonesia hampir segala bentuk warisan kebudayaan tidak bersumber dari tradisi Islam. Sehingga kebudayaan, termasuk budaya lokal memiliki posisi yang menyerupai isu-isu global, terutama konsep pluralisme, hanya saja dia bergerak sejak lama, dan memiliki arus yang lebih mudah diakrabi karena secara tak sadar adalah kepribadian Indonesia kedua setelah keagamaan.

Untuk itulah dalam keterkaitannya dengan isu pluralisme, budaya dalam hal ini budaya lokal hampir memiliki posisi, peran, permaslahan yang sama.

Posisi Budaya Lokal di Indonesia

Sekali lagi, dalam membicarakan budaya-lokalpun harus menimbang eksistensi keagamaan di Indonesia. Betapa tidak, pertama karena agama merupakan semacam filter dan kacamata dalam masyarakat religius seperti Indonesia. Yang kedua, karena profil budaya lokal Indonesia hampir sebagian besar merupakan warisan budaya Hindu-Budha, Animisme-dinamisme, dan segala bentuk kepercayaan leluhur dalam kesejarahannya. Jika terdapat satu dua tradisi lokal yang bernuansa Islam-pun itu merupakan akulturasi, bukan aset total kebudayaan Islam. Ditambah lagi, pandangan masyarakat Muslim secara keumuman terhadap agamanya adalah totaliter pengarusan Arab, termasuk perspektif terhadap kebudayaan. Inilah masalah terbesar posisi kebudayaan dalam kemasyarakatan Indonesia.

Terlepas dari faktor-faktor di atas, memang secara idealis budaya seolah-olah memiliki dan menempati jalur utama yang telah ditempuh agama, yakni pada sebagian definisi disebutkan bahwa budaya mencakup akidah, norma (value), etika dan perilaku yang dipengaruhi oleh tiga hal tersebut serta adat-istiadat yang dimiliki oleh sebuah masyarakat. Definisi kedua dinyatakan bahwa adat istiadat (sebuah masyarakat) adalah pondasi asli sebuah budaya, dan perilaku-perilaku (yang dipraktikkan) tanpa memperhatikan akidah  yang membangunnya. Sementara definisi ketiga berasumsi bahwa budaya adalah sebuah faktor yang dapat memberikan arti dan menentukan arah kehidupan seseorang.

Hal tersebut bisa dipahami oleh masyarakat Indonesia dalam dua bentuk. Tentunya karena hampir sama, maka keduanya adalah sebuah konsep kepentingan dalam satu jalur, fatalnya ini biasa dipahami dengan pertentangan, karena terdapat faktor kesejerahan budaya yang bersumber dari luar Islam. Kedua, padahal sangat layak untuk menerbitkan respon yang sangat baik, membandingkan agama yang dibentuk oleh piranti keyakinan hati dan perilaku yang sesuai dengan keyakinan tersebut dengan definisi budaya di atas, maka agama merupakan bagian dari budaya. Karena budaya dalam definisi pertama meliputi keyakinan hati (akidah), perilaku, etika dan adat-istiadat, baik yang bersumber dari agama atau tidak. Dengan demikian, agama adalah bagian dari budaya.

Namun, jika membandingkan agama dengan definisi budaya yang beranggapan perilaku dan adat-istiadat lahiriah (yang dijalankan oleh sebuah masyarakat) sebagai budaya, pertautan antara agama dan budaya tidak jauh berbeda dengan pertautan antara dua pranata (sebuah masyarakat) yang hanya bertemu pada beberapa titik konvergensi yang dimiliki oleh mereka. Dengan demikian, tidak dapat dikatakan bahwa agama, secara utuh, merupakan bagian dari budaya atau sebaliknya.

Boleh jadi definisi budaya yang berasumsi bahwa budaya adalah sebuah faktor yang mampu memberi arti dan menentukan arah kehidupan manusia, adalah definisi yang paling logis.

Dan dalam permasalahannya yang paling konkret di negara religius seperti Indonesia mengenai posisi agama dan kebudayaan ini adalah sistem norma yang ada di sebagian negara yang dihuni oleh masyarakat bergama kadang-kadang didefinisikan secara lebih luas dari sistem norma yang diilhami oleh agama. Jika demikian halnya, dalam negara tersebut akan ada dua sistem norma yang dominan: Pertama, norma-norma permanen dan tetap yang bersumber dari agama, dan kedua norma-norma yang dapat berubah setiap saat. Dan tidak diragukan lagi bahwa perubahan-perubahan yang terjadi atas kelompok kedua norma tersebut tidak akan mempengaruhi kelompok pertama norma di atas. Hal ini dikarenakan masing-masing kelompok itu berasal dari sumber yang berbeda. Walhasil, budaya akan sama persis dengan isu pluralisme di Indonesia, sedikit tersendat meski dalam satu tujuan kebaikan. Dan lebih parahnya, membicarakan kebudayaan bukan tentang profil pinangan sosok pendatang, namun jati diri keaslian bangsa.

Faktor Arabisasi

Sampai detik ini masih sangat dipercaya bahwa gerakan Islam di Indonesia dipelopori oleh jajaran ulama legendaris, yakni Wali Songo. Dengan propaganda dan dakwah yang sangat baik mereka berhasil menyebarkan Islam ke antero Nusantara. Meski pada nyatanya, mereka bukanlah satu kelompok utuh yang terkomando, paling tidak, gerakan mereka dalam setiap periodenya memiliki satu corak yang sama, yaitu menekankan hibridisasi antara nilai-nilai keislaman dengan budaya dan kearifan lokal.

Sebagai contoh, salah satu tokoh Wali Songo –Sunan Kalijaga- memanfaatkan wayang kulit untuk upaya publikasi dan edukasi nilai-nilai keislaman, ada juga yang memakai alat musik untuk merayu orang masuk ke masjid, bahkan ada yang berpartisipasi dalam sabung ayam demi mendapat nilai-nilai ketokohan dalam masyarakat, sehingga lebih mudah untuk memengaruhi orang lain. Pola-pola seperti ini sebetulnya bukanlah hal yang aneh jika melihat fakta begitu beragamnya corak keislaman di berbagai penjuru dunia. Mungkin karena faktor kemajemukan sub-kultur Nusantaralah yang membuat proses ini terlihat begitu mencolok. Sebetulnya sejak zaman Nabi pun proses seperti sudah terjadi dengan sendirinya.

Sikap kerendahhatian Nabi sangat penting untuk diterapkan. Beliau  tidak mengatakan bahwa ajarannya adalah bangunan baru yang lebih indah atau lebih baik, Nabi seolah hendak menampik anggapan bahwa Islam adalah agama totaliter yang hendak memberangus semua agama dan budaya yang mendahuluinya. Hadis ini seperti semacam garansi tanpa kadaluarsa bagi eksistensi budaya-budaya yang eksis sebelum kehadiran Islam, termasuk yang ada di Nusantara.

Namun, sangat disayangkan jika konsep Islam yang ditawarkan oleh Wali Songo bahkan Nabi Muhammad sendiri sebagai tonggak Islam tersebut seolah-olah dilabrak dengan gagasan purifikasi atau dalih pemurnian agama yang jelas saja mengancam eksistensi warisan tradisi dan budaya lokal. Penyeragaman secara total mulai kembali dibangun melalui berislam dengan gaya Arabisasi, mulai dari berbusana, berbahasa, bahkan secara struktural besar seperti negara dan undang-undang –Khilafah Islamiyah- yang didengungkan oleh beberapa kelompok Islam revivalis.

Secara umum upaya purifikasi kehidupan keagamaan sangat kental dengan pengidentikkan simbol-simbol keislaman sebagaimana berlaku di tanah Arab. Hal ini bukan saja hendak menafikkan unsur-unsur lokalitas dalam nilai keagamaan, tapi juga meloloskan nilai historis dan kontekstualisasi Islam. Dengan pola semacam ini, tak heran banyak orang menganggap bahwa kelompok-kelompok revivalis memiliki agenda tersembunyi untuk mengubah wajah negara dan masyarakat setempat secara radikal, sesuai dengan corak keislaman yang mereka anut. Hal ini justru sering diafirmasi dengan kampanye syariat Islam, sistem kekhalifahan, serta hal-hal semacamnya, yang sering mereka dengungkan. Pandangan semacam ini seringkali menyulut kerenggangan hubungan antara umat Islam dengan negara. Pada era orde baru hal ini pernah terjadi cukup lama. Dan Inilah Arabisasi, sebuah gagasan bunuh diri jika sebagian masyarakat Indonesia lengah. Kehilangan budaya, tradisi, dan jati diri sudah dikatakan sangat pasti.

Budaya Lokal: Sebagai Simbol dan Objek Kemajemukan Indonesia

Dalam konteks civilization, mazhab positivisme memposisikan agama  - sebagaimana seni dan sains- sebagai bagian dari puncak ekspresi kebudayaan sehingga keduanya dikategorikan sebagai peradaban, bukan hanya sekedar culture. Namun bagi kalangan teolog dan orang-orang yang beragama, kebudayaan adalah perpanjangan dari perilaku agama. Atau paling tidak, agama dan budaya masing-masing memiliki basis ontologis yang berbeda, sekalipun keduanya tidak dapat dipisahkan. Agama bagaikan ruh yang datang dari langit, sedangkan budaya adalah jasad bumi yang siap menerima ruh agama sehingga pertemuan keduanya melahirkan peradaban. Ruh tidak dapat beraktivitas dalam palataran sejarah tanpa jasad, sedangkan jasad akan mati dan tak sanggup terbang menggapai langit-langit makna ilahi tanpa ruh agama (Komaruddin Hidayat, 2003: 27).

Seperti itulah kebudayaan dalam keterkaitannya dengan agama. Mengalami pertimbangan yang sangat mendetail antara perbedaan dan persamaannya terhadap agama. Ditambah lagi, kembali pada pembacaan watak keindonesiaan yang sangat kental dengan sikap keagamaan. Maka, sudah barang tentu kemajemukan Indonesia dilatar belakangi oleh kemajemukan budaya, seperti agama, budaya juga harus memiliki alat pandang yang tajam untuk menyikapi keberagamannya, tentu, budaya akan lebih menarik, karena lebih banyak memiliki varian dan profil dalam suasana kebangsaan Indonesia.

Dalam bahasan kemajemukan Indonesia, Budaya lokal memiliki posisi, peran, sekaligus objek yang sangat kuat dan ketara. Melalui budaya lokal maka kemajemukan dapat terukur dengan banyaknya jenis kebudayaan yang dimiliki oleh Indonesia. Untuk hal peran, kebudayaan sudah lebih cerdas untuk menyikapi perbedaan yang ada sejak era kenusantaraan sehingga dengan sendirinya menjadi identitas bangsa, dengan seperti itu jelaslah bahwa kebudayaan sudah memahami dirinya sendiri yang majemuk, memahami Indonesia yang sangat berragam, dan mampu memberi respon positif dalam setiap perubahan untuk menuju lebih baik, seperti akulturasi dan pengembangan. Sedangkan dalam pandangan budaya sebagai objek dari kemajemukan itu sendiri adalah selain budaya sebagai icon, juga dikarenakan budaya mengalami gesekan tersendiri sejak dahulu. Terutama dengan prinsip-prinsip pemahaman yang terbatas. Budaya sering mendapatkan justifikasi sebagai ruang-sebrang dari ibadah keagamaan, ini masih terjadi tidak hanya dalam pemikiran Muslim revival, akan tetapi hampir pada keseluruhan dunia Islam di Indonesia, seperti tradisi pesantren, lembaga pendidikan, dan komunitas kajian agama yang lain. Meskipun angin segar sedikit berhembus kembali ketika dipelopori oleh pesantren-pesantren yang mulai menyadari kesejarahannya sebagai basis keagamaan sekaligus kebudayaan di Indonesia.

Pembelajaran Budaya Menuju Pluralisme Indonesia

Memang, hal yang paling sensitif ketika membicarakan isu pluralisme adalah agama. Meskipun konteks pluralisme tidak hanya bersinggungan dan konsen pada bidang teologi, hanya saja memperbincangkan segala ide maka dengan sendirinya akan berhubungan dengan ideologi, dan suatu keharusan ideologi akan bergulat pada keyakinan, iman, dan kepercayaan. Inilah agama, lembar terpenting dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Ruang kedua setelah agama adalah budaya. Ada beberapa sesi pembahasan penting mengenai budaya ketika dihadapkan pada isu kontemporer berupa pluralisme. Pertama, dari segi posisi, budaya memiliki geliat yang sama dengan agama, kawasan yang memang menjadi ruang gerak pembahasan pluralisme, demi menciptakan kedinamisan yang majemuk dalam konteks multikultural indonesia. Kedua, budaya sangat memiliki peran yang sangat penting dalam etika pluralisme di Indonesia. Budaya sangat berpengalaman mengenai kasus keperbedaan, dan juga jati diri keberagaman budaya telah menjadi ikon pluralisme itu sendiri.

Pluralisme secara konseptual dapat dipahami sebagai nilai-nilai yang menghargai perbedaan dan mendorong kerja sama berdasar kesetaraan; terkandung makna “dialog” membangun hubungan antarunsur dengan latar belakang berbeda, termasuk kerja sama mencapai tujuan searah.

Pluralisme dalam perspektif filsafat budaya merupakan konsep kemanusiaan yang memuat kerangka interaksi dan menunjukkan sikap saling menghargai, saling menghormati, toleransi satu sama lain dan saling hadir bersama atas dasar persaudaraan dan kebersamaan; dilaksanakan secara produktif dan berlangsung tanpa konflik sehingga terjadi asimilasi dan akulturasi budaya.

Pluralitas tidak bisa dihindarkan apalagi ditolak meskipun manusia tertentu cenderung menolaknya karena pluralitas dianggap ancaman terhadap eksistensinya atau eksistensi komunitasnya.

Akhirnya, melalui pembelajaran terhadap keberagamannya budaya  dapat mengambil peran sebagai alat utama menuju kehidupan etika pluralisme Indonesia yang baik. Sekaligus mewujud menjadi sosok pluralisme budaya itu sendiri.

Makalah ini sebagai tulisan partisipatif dalam acara : Workshop Jaringan Islam Liberal (JIL) , 27, 28 Februari – 1 Maret 2011, di Puncak – Bogor.

Berkaca pada Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2006 tentang ditetapkannya hari ini sebagai Hari Bela Negara, maka setiap warga Indonesia dituntut sekaligus berhak untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Sikap Bela negara mencakup spektrum yang sangat luas, mulai dari tindakan yang paling halus seperti menjaga kerukunan bangsa, sampai gerakan yang keras dalam suatu keadaan negara ketika terdapat ancaman nyata musuh bersenjata.

Di beberapa negara, seperti Amerika Serikat, Jerman, Spanyol, dan Inggris, penanaman sikap bela negara biasanya diwujudkan dalam suatu bentuk pelatihan militer. Tidak berbeda juga di negara-negara wilayah benua Asia, banyak negara yang memanfaatkan hak dan kewajiban bela negara ini untuk diimplementasikan sebagai bentuk sumbangsih rakyat terhadap pembelaan negara melalui bahasa militer dan senjata. Di Indonesia-pun yang melatar-belakangi hari bela negara ini adalah tentang berdirinya Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi sebagai suatu bentuk pembelaan negara di saat Pemerintah Pusat memiliki masalah serius dalam menjalankan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan hal tersebut mau tidak mau adalah perbincangan pembelaan secara fisik dan senjata. Ketika bela negara ditarik dalam wacana sekarang ini, penjagaan negara secara militer memang masih penting dan sangat penting, meski tidak dalam keadaan perang. Namun dalam wacana keseluruhan rakyat Indonesia tentu tidak pas untuk melulu dibicarakan dan dibahas dalam obrolan-obrolan pembelaan secara militer. Dalam arti banyak hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat sipil untuk menunaikan hak dan kewajiban pembelaan terhadap negara.

Bukan Lagi Masalah Perang Fisik

Sekarang ini terdapat dua wacana yang menggeliat dalam kehidupan bangsa Indonesia ketika mencoba dihubung-hubungkan dengan peringatan hari bela negara ini. Tentunya yang lebih serius, dekat, dan nyata bila dibandingkan dengan hak dan kewajiban mengangkat senjata untuk  mempertahankan kedaulatan negara. Pertama, munculnya doktrin-doktrin yang mengancam keutuhan NKRI di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Melalui penebaran bibit-bibit terorisme oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, lunturnya semangat nasionalisme, dan terdapatnya gerakan kelompok-kelompok yang meragukan ideologi Pancasila. Sedangkan yang kedua adalah masalah keterancaman lingkungan dan alam Indonesia. Baru bebrapa bulan kemarin rentetan bencana alam kategori besar seperti banjir bandang yang terjadi di Wasior, tsunami di Mentawai, dan Letusan Merapi di Jogjakarta, terrekam dalam suasana duka Indonesia. Tidak hanya itu, bahkan secara menyeluruh  dalam kurun tahun 2010 ini, WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) berhasil menghimpun data ribuan bencana alam yang telah menimpa Indonesia. Bencana-bencana tersebut 38 persen berupa banjir, 15 persen kekeringan, 14 persen kebakaran hutan.

Turut serta dalam kerukunan bangsa sekaligus peduli terhadap kelangsungan lingkungan hidup Indonesia sekarang ini dapat dimasukkan sebagai bentuk penunaian hak dan kewajiban bela negara.

Civil Islam : Sebagai Salah Satu Kunci

Sudah jelas, Indonesia merupakan negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Ada dua alasan mengapa Islam diajukan dalam masalah tuntutan dan hak bela negara ini. Yang Pertama, gairah nasionalisme yang merupakan dasar penguat keutuhan NKRI selalu berhadapan dengan kepentingan SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar-golongan). Sedangka agama menempati posisi paling sensitif dalam wacana sosial di Indonesia. Islam sebagai agama terbesar di Indonesia terlalu sering muncul ke permukaan dan ikut mewarnai permasalahan ini. Untuk itulah, Islam sebagai masyarakat umum harus bisa menanamkan sikap nasionalisme yang baik terhadap negara. Melepas impian negara Islam misalnya, karena akan menjadi pertimbangan terbesar dalam masalah keutuhan NKRI.

Kedua, untuk masalah keterancaman lingkungan dan alam Indonesia. Islam sebagai mayoritas dan melalui individunya sangat memiliki kwantitas yang besar dalam menjaga dan melestarikan lingkungan. Di samping itu, kajian keislaman sudah seharusnya lebih banyak dialih-paparkan pada masalah kelestarian alam. Bukan lagi hanya berkaitan pada masalah akidah, ideologi, dan doktrin.

Umat Muslim dapat memerankan dua arah perjuangan pembelaan negara tersebut dengan harus membumikan secara mendalam sikap diri sebagai Civil Islam. Robert W. Hefner dalam buku Civil Islam: Muslims and Democratizations in Indonesia banyak mengungkapkan tentang pentingnya membumikan sikap Civil Islam. Salah satu karakteristik yang khas dalam masyarakat Muslim seperti itu adalah watak Pro-Perubahan Sosial, di antaranya adalah turut sekuat tenaga melestarikan lingkungan hidup ketika menghadapi masalah perubahan iklim seperti sekarang ini. Atau masyarakat Muslim yang mampu memahami keberagaman secara dinamis ketika dihadapkan dengan masalah pentingnya keutuhan Negara kesatuan Indonesia.

Melalui masyarakat Muslim yang terbuka dan pro perubahan inilah sebuah pembelaan negara mesti diwujudkan. Islam yang terbuka dan saling menghargai, serta Islam yang tidak justru  menyalahkan korban dengan dalih “azab” ketika terjadi bencana.

Makalah ini dipresentasikan dalam acara: Pekan Ilmiah Nasional (PIN) III dan Temu BEM Se-Indonesia, Tema: “Islam dan Perubahan Iklim”. Wisma PU Kotagede-Yogyakarta, 19-21 Desember 2010.

Namun, barometer seperti apakah yang mampu mengukur kesucian saat hari fitri ini?, atau barangkali umat Tuhan terlalu narsis dengan label maya suci tersebut, hingga sedikit enggan untuk melakukan sebuah permenungan segala dosa yang hampir terlupa.

Niscaya akan lebih menarik ketika label “suci” tersebut digali-kupaskan kembali di sini, mungkin secara sederhana, namun setidaknya mampu menjadi titik hijau kita untuk melakukan sebuah permenungan.

Ternyata kedangkalan otak saya lebih tertarik untuk mengarahkan definisi fitri kedalam makna cerah. Dengan gema takbir Idul Fitri ini kita jadikan sebagai lonceng awal kita untuk tercerahkan. Tercerahkan, tersadarkan, dan teringatkan kembali dengan segala kesalahan yang pernah tergelar, hingga kemudian mampu tersulap sebagai rambu-rambu saat berperilaku di kemudian hari.

Idul Fitri digelar sebagai ajang evaluasi sikap. Melalui tradisi silaturrahmi dan saling kunjung pada saat hari lebaran, tak mungkin hanya meng-alur begitu saja, tanpa apa-apa, setidaknya kita sudah saling memaafkan, namun dalam permenungan pribadi hal tersebut akan mampu menghentikan sikap kacak-pinggang (Baca : Ndeteng) kita dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam kerangka predikat baik yang “Amin” tersandang oleh kita, dalam media suci nan fitri ini akan ter-croscek kembali. Menyelamatkan predikat baik dari sekedar scope kebenaran indrawi menuju kebenaran yang mampu memberikan kesejahteraan dan kenyamanan bagi yang lain.

Selain Idul Fitri dibalik-maknakan sebagai ajang evaluasi sikap dan sebabak permenungan, hari suci ini juga bisa ditarik suatu garis tema, bahwa di dalamnya mengandung pesan untuk membangun kesalehan dan ketakwaan sosial. kesalehan sosial berupa penciptaan struktur sosial yang adil, tidak menindas, dan mengarus-utamakan toleransi.

Dua pesan Idul fitri tersebut, yakni Idul Fitri dijadikan sebagai ajang evaluasi sikap (bersifat fardi/individual) dan media membangun ketakwaan sosial akan menghasilkan buah istimewa dari hasil perpaduan keduanya, yaitu keterkembalian kita kepada fitrah hidup baru berupa rekonstruksi kehidupan pribadi maupun sosial yang semakin baik. Dan akhirnya,

“Selamat Idul Fitri 1431 H. Iidun Sa’iid; a’aadahuLlahu ‘alaikum bissa’aadatai walkhair warrafahiyah. Wakullu ‘aamin wa antum bikhair!”

RAMADLAN BULAT PENUH

Ramadlan pada bulat penuh rembulan,

Kuhirup setiap garis kaligrafinya,

Kupeluk dalam setiap lekuk rahmatnya,

Dan kucuri kejutan dalam sakral malamnya,

Biarkan segalanya menjadi …

Asmara Raya.

PUASARAKUS

Kala lapar atau dahaga,

Santap saja segala yang ada,

Menu kesabaran, hidangan ketaatan, atau sajian kepedulian.

Tuhan,

Rakuskan aku dalam setiap Ramadlan-Mu.

SAHUR

Berharap semakin terlempar dalam sebuah titik tengah,

Hingga mudah untuk menatap semestinya,

Dalam suatu pagi yang masih dini,

Tawari aku tentang hidangan langit,

Atau sekedar sahur yang begitu merahmat.

RAYA

Tuhan,

Jika Ramadlan ini untuk ku karena-Mu,

Atau olehku ke pangkuan-Mu,

Maka menangkan aku dalam kesederhanaan,

Saat takbir menggemakan agung-Mu

I’TIKAF

Masih di sini,

Tentang lutut yang harus terlipat,

Menyangga berat penuh dosa,

Mengharapkan petir yang begitu mewangi,

Oh..Lailatul Qodar.

SALAM

Selayak kepalan hangat Dzuhur,

kulempar sebentuk  salam silaturrahmi,

menuju  segala saudaraku,

tentang Ramadlan syahdu ini,

sebagai bulan persaudaraan,

dan,

kedamaian.

Hari/tanggal : Sabtu, 21 Agustus 2010

Waktu : Pukul 15.00 – 17.30 WIB

Tempat : Kampus Institut Studi Islam Fahmina (ISIF) Cirebon

Jl. Swasembada No. 15 Majasem Kota Cirebon

Tadarus Puisi 1431  merupakan tempat berkumpul, berbagi, berdiskusi, bertukar pikiran, berekspresi, berdialog, dan bercengkrama dalam suasana dan citra kesusasteraan.

Para hadirin bebas untuk menyuguhkan dan mengekspresikan karyanya, saling mengisi, dan saling melengkapi.

tidak ada batasan apapun dalam forum silaturrahmi ini, baik usia, jenis kelamin, atau yang lainnya.

selamat berkumpul,
dan,
mari bersastra.

“Rajab adalah bulannya Allah, Sya’ban adalah bulanku, dan Ramadhan adalah bulannya umatku.”

Setidaknya, sudah sering terdengar betapa banyaknya pembicaraan mengenai keutamaan dan kemuliaan bulan Sya’ban. Bulan ke-8 dalam jajaran penanggalan kalender hijriyah ini tidak luput dari amanat-amanat, anjuran, bahkan perintah Nabi melalui hadits-haditsnya, namun ternyata terdapat hal menarik mengenai pemaknaan nama untuk bulan yang terhitung di tengah-tengah antara Rajab dan Ramadlan ini. Banyak riwayat yang menceritakan awal mula penamaan bulan Sya’ban ini terambil dari term Arab yang berbunyi Tasya’ub (Berpencar), di mana hal tersebut tergagas karena kultural masyarakat Arab yang pada hitungan bulan ini terbiasa saling berpencar untuk mencari mata air dalam rangka usaha  memenuhi kebutuhan hidupnya, selain terdapat juga riwayat yang menjelaskan tentang pemaknaan bulan Sya’ban dengan pe-nukilan lafadz Sya’aba yang dalam terminologi arab memiliki makna “muncul”, karena terletak di antara dua bulan yang dimuliakan di atas. Akan tetapi pemaknaan Sya’ban dari makna “berpencar” (Baca: Bekerja) akan dirasa lebih menarik untuk diangkat karena berkaitan dengan kesemangatan manusia sebagai hamba yang tertuntut untuk beribadah kepada Tuhannya sekaligus sebagai makhluk sosial yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap pemenuhan kebutuhannya melalui sebuah usaha atau ikhtiar  dan bekerja.

Keberiringan antara amanat ibadah dan bekerja yang tersandang oleh manusia ini ditekankan Allah SWT dengan tanpa adanya pembatasan wilayah. Tuhan hanya memberikan tekanan proses pencapaian rizki tersebut harus secara halal dan tidak sampai melalaikan posisi manusia itu sendiri sebagai hamba.

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (QS. Al-Jumu’ah {62}:10).

Masih tentang penamaan bulan mulia ini dengan arti bekerja, ikhtiar, dan berusaha, sekaligus dengan efek penggambaran kata berpencar yang menghapuskan masalah keterbatasan wilayah dengan sendirinya, maka akan semakin teringat dengan nasib para pemencar dan para pencari nafkah sampai ke luar batasan negeri, yakni para buruh migran yang sebagian besar dengan kebulatan tekadnya mampu menembus wilayah untuk menjalankan perannya sebagai makhluk pemenuh kebutuhan yang telah diamanatkan oleh Allah Swt dalam penggalan ayat suci di atas.

Buruh Migran dan Nilai Kepedulian Terhadapnya

Suatu nilai ibadah yang ditekankan Allah Swt tidak hanya bersasaran pada suasana kehambaan semata. Artinya ibadah tidak hanya berlaku pada wilayah ritual munajat manusia kepada tuhannya, akan tetapi banyak tekanan ibadah yang justru memiliki tema dan amanat terhadap kepedulian antar sesama manusia –hablum min annas-, selain ibadah zakat, shodaqoh, dan lainnya.

“Sesungguhnya manusia akan mendapatkan kesusahan di dunia dan di akhirat, kecuali bagi mereka yang bisa menjalin hubungan baik dengan Allah dan menjaga hubungan baik dengan sesama manusia.” (Q.S. Ali Imran 112)

Secara garis minimal usaha kepedulian kita terhadap sesamapun dapat tertakar dalam nilai ibadah, termasuk kepedulian kita kepada nasib saudara-saudara kita yang memperjuangkan hak hidupnya melalui medan ikhtiar sebagai buruh migran di luar negeri.

Kepedulian terhadap para buruh migran itu memang harus benar-benar segera membumi di tengah-tengah benak masyarakat Indonesia, karena telah seringnya sautan kekurang-baikan nasib menghampiri mereka. Berapa kali dalam kurun satu tahun saja media-media pemberitaan maupun dalam obrolan sederhana terangkat tentang penderitaan para buruh migran karena tertipu, terbunuh, terlecehkan, dan lain sebagainya. Padahal tanpa hal seperti itupun mereka sudah menanggung beban berat karena harus berjuang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan dirinya sendiri tanpa kehangatan dan dukungan orang-orang yang dicintainya (keluarga) secara langsung.

Mereka (buruh migran) sering kali abaikan untuk kadar kepedulian terhadap sesama makhluk Tuhan. Mungkin hanya karena beberapa faktor yang terbilang jarang memang terpupuk oleh para buruh migran itu sendiri, seperti hanya karena mereka tak tampak dalam pandangan keseharian, atau yang lebih mengkhawatirkan lagi ketika berbagai streotipe miring telontarkan terhadap mereka yang hanya berasal dari tebakan-tebakan hambar masyarakat.

Nilai ibadah melalui kepedulian terhadap para buruh migran ini akan terklaster  dalam suasana kepedulian terhadap makhluk yang lemah dan sering terlemahkan, tak jarang mereka adalah para perempuan dan anak-anak yang tidak sebanding dengan bobot kasus yang kerap menimpa mereka akibat kekurang-pedulian kita.

“Pelihara salat. Jangan tinggalkan salat. Lakukan terus salat dengan baik. Jangan pula lupakan kepedulian kepada kaum lemah.” (HR. Bukhori).

Membumi-adilkan Kepedulian Terhadap Buruh Migran

Selama ini perhatian terhadap buruh migran baru terbaca dilakukan oleh sebagian kelompok-kelompok masyarakat Indonesia. Hanya melalui komunitas-komunitas kecil, media, atau beberapa instansi yang berkaitan dengan perlindungan buruh migranlah dapat terakses tentang gambaran keadaan dan nasib yang menimpa mereka. Terutama masalah hak yang sering kali terrampas, masyarakatpun tidak dapat mendengar dengan  leluasa akan hal tersebut. Ini juga dapat dirasakan sebagai titik balik dari kekurang semangatan  pemerintah sebagai pihak yang paling memiliki keleluasaan akses terhadap mereka untuk sekedar terus mendampingi para buruh migran dan membuka tabir komunikasi masyarakat luas secara lebih terjangkau.

Semua terikat dengan tanggung jawab terhadap nasib buruh migran di luar sana. Termasuk para buruh migran itu sendiri, yakni dengan memenuhi wawasan dan pembekalan yang matang sebelum mereka menempuh jalur tersebut sebagai pilihan untuk memenuhi kehidupan dan masa depan keluarga. Secara singkat akan terwujud jaringan keterbukaan informasi yang merata tentang buruh migran, yakni pemerintah sebagai pelindung sekaligus pendamping mereka, kelompok masyarakat sebagai penyalur dan pengontrol serta penggenjot perjuangan pemenuhan hak-hak buruh migran, dan masyarakat secara luas sebagai medan perputaran mengenai wacana buruh migran tentang keterbukaan akses dan penghapusan streotpe-streotipe miring yang tertujukan kepada mereka.

Sumbangsih Kecerdasan Beragama dalam Pencegahan Diskriminasi Buruh Migran

Sebagian besar  kasus pelanggaran yang menimpa para buruh migran ternyata terjadi di wilayah-wilayah negara-negara muslim. Entah karena masih terdapat sikap salah pemaknaan sejarah Islam tentang sistem perbudakan oleh masyarakat Muslim dunia, mereka menyambut kehadiran para buruh migran yang datang dengan skema perbudakan yang masih teradopsi dalam wacana keagamaan mereka, atau karena memang keterputusan komunikasi tentang wacana keberagamaan yang  saling menghubungkan antara negara pengirim seperti Indonesia dan negara penerima.

Jika wacana di atas sedikit dapat dibenarkan, maka ternyata kecerdasan beragamalah yang dapat memberikan sumbangsih untuk jaminan hak-hak buruh migran, artinya perlu digagas-gencarkan pemaknaan ulang sejarah perbudakan yang pernah mewarnai kejayaan Islam, walau sebagian muslim dengan kecerdasan keberagamaan tersebut berhasil memaknai bahwa justru Islamlah yang berhasil menghapus budaya perbudakan masyarakat dunia. Melalui forum-forum komunikasi muslim dunia seperti KTT OKI (Organisasi Konferensi Islam) dan lainnya ternyata masih harus diperkuat tentang pentingnya wacana tersebut, dan dalam hal ini tentunya yang dapat berperan dengan leluasa adalah pemerintah.

Dan jika kecerdasan keberagamaan itu justru dikembalikan pada masyarakat Indonesia sendiri, maka harus ada sosialisasi dan penguatan pemaknaan terhadap kesan para buruh migran yang sering tersandang kurang baik di tengah-tengah masyarakat. Tentang pentingnya menuntut ilmu sebagai bekal pencapaian kebutuhan hidup yang akan ditempuh oleh para calon buruh migran, penempatan tingkat kepedulian sebagai suatu nilai ibadah, serta saling melindungi dan memiliki yang harus ditanamkan dalam sikap kenegaraan Indonesia secara lebih mendalam.

Mereka para buruh migran berpencar menggali rizki tidak hanya untuk kebutuhan diri dan keluarganya, akan tetapi melalui sumbangan devisa yang dihasilkannya dapat juga dirasakan dan memberikan kesejahteraan terhadap negara dan masyarakat luas. Mereka berikhtiar, mereka berpencar, dan mereka ber-tasya’ub hingga dalam detikan Sya’ban saat inipun masih sangat membutuhkan perhatian dan kepedulian kita sesama manusia. Wallahu a’lam Bil Shawab.

* Makalah ini dimuat dalam Warkah Al-Basyar Fahmina Institute Edisi 15, Jumat 06 Agustus 2010.